Oleh: Anindya Larasati
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menggeser paradigma pembangunan nasional yang selama ini berlangsung. Pemerintah kini tidak lagi hanya menumpukan kekuatan pada pertumbuhan angka makroekonomi saja, melainkan juga membangun struktur kebijakan yang lebih terpadu, seperti diantaranya menyeimbangkan stabilitas ekonomi, penguatan hukum, kesejahteraan sosial, serta pengembangan kemitraan global secara simultan. Pergeseran strategi tersebut menjadi titik pembeda paling mencolok dari era pemerintahan sebelumnya.
Pemerintah menjadikan fondasi ekonomi yang tangguh sebagai pijakan awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 stabil di 5,12 persen dan menempatkan Indonesia di posisi atas negara-negara G20.
Inflasi tetap terjaga di angka 2,65 persen, sedangkan defisit APBN hanya 1,56 persen terhadap PDB. Stabilitas makroekonomi ini bukan hanya sekadar hasil dari kebetulan pasar, tetapi bagian dari strategi fiskal yang terukur.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan penempatan dana negara senilai Rp200 triliun di bank-bank BUMN telah menjadi motor penggerak peredaran uang di dalam negeri, kemudian mampu menghidupkan sektor riil, dan semakin memperkuat daya tahan ekonomi domestik.
Perubahan paradigma juga terlihat dari bagaimana cara pemerintah dalam upaya membangun ketahanan hukum. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI.
Perpres tersebut memberikan payung hukum bagi jaksa yang menghadapi ancaman saat melaksanakan tugas. Implementasinya melibatkan seluruh aparat keamanan Polri dan TNI, memperlihatkan sinergi antar lembaga penegak hukum. Langkah ini mencerminkan visi bahwa pembangunan nasional tidak mungkin kokoh tanpa stabilitas hukum yang terjaga.
Paradigma baru tersebut juga menyentuh hubungan antara negara dan buruh. Presiden Prabowo menjadi kepala negara pertama dalam enam dekade yang menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas.
Tindakan ini bukan sekadar simbol politik, melainkan pesan kuat bahwa negara kembali merangkul kekuatan buruh sebagai mitra strategis pembangunan. Lebih dari 200 ribu pekerja hadir membawa semangat kolaborasi, bukan konfrontasi. Pemerintah berupaya mengubah relasi klasik negara-buruh menjadi kemitraan yang lebih sejajar.
Dimensi sosial ekonomi diperkuat melalui kebijakan afirmatif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan senilai Rp30 triliun untuk 35 juta keluarga penerima manfaat. Penyalurannya dilakukan serentak melalui Himbara dan PT Pos Indonesia mulai 20 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan satu tahun pemerintahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai langkah ini sebagai instrumen jangka pendek yang efektif dalam menjaga daya beli rumah tangga, sekaligus menopang pertumbuhan konsumsi domestik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan sosial diarahkan untuk memberikan efek ekonomi multiplikatif. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober 2025, program tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat melalui 11.900 dapur produksi.
Program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak, tetapi juga menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung. Pemerintah membuktikan bahwa intervensi sosial dapat menjadi penggerak ekonomi lokal bila dirancang secara integratif.
Perubahan juga terjadi dalam pendekatan diplomasi ekonomi. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghasilkan 27 kesepakatan kerja sama strategis senilai 11 miliar dolar AS.
Fokusnya mencakup sektor pertahanan, pendidikan, transisi energi, ketahanan pangan, dan program makan bergizi gratis. Pendekatan diplomatik tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan domestik dan kerja sama luar negeri bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling memperkuat.
Di sektor sumber daya alam, pemerintah memanfaatkan potensi mineral strategis seperti nikel dan bauksit untuk memperluas basis investasi hilir. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mengelola sumber daya nasional secara berdaulat dan bernilai tambah tinggi. Pandangan ini mencerminkan arah baru pembangunan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi berorientasi pada industrialisasi dan investasi jangka panjang.
Pergeseran paradigma pembangunan juga tampak dari cara pemerintah memaknai peran negara. Negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator dan akselerator pembangunan.
Pendekatan seperti ini terlihat dari berbagai instrumen kebijakan, mulai dari penguatan fiskal, pembukaan ruang partisipasi buruh, hingga pelibatan TNI dan Polri dalam perlindungan aparat penegak hukum. Setiap langkah diarahkan untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih menyatu dan lintas sektor.
Capaian satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukan sekadar pencapaian angka statistik, melainkan gambaran tentang arah baru pembangunan negara. Pemerintah menggeser pola lama yang sering bersifat sektoral menjadi strategi yang lebih terintegrasi.
Ekonomi, hukum, sosial, dan diplomasi bergerak dalam satu tarikan napas yang sama. Pendekatan terpadu tersebut memungkinkan Indonesia menyiapkan fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan global dan domestik.
Kebijakan yang berpihak pada ketahanan hukum, ekonomi kerakyatan, serta kemitraan global menandai babak baru pembangunan nasional. Dalam konteks ini, satu tahun pemerintahan bukan sekadar penanda waktu, tetapi sebuah fase awal dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih berdaulat, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (*)
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
