Oleh: Ilham Rizky Ananta
Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dinilai telah berada pada jalur yang tepat dengan tetap ditangani melalui mekanisme peradilan militer. Hal ini seiring dengan belum ditemukannya keterlibatan pihak sipil dalam perkara tersebut, sehingga kewenangan hukum masih sepenuhnya berada dalam lingkup militer. Pemerintah pun menekankan pentingnya proses hukum yang transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi keterlibatan tersangka dari kalangan sipil. Oleh karena itu, penanganan kasus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana akan diadili melalui pengadilan militer. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi dasar yang jelas dalam menentukan jalur hukum yang digunakan dalam kasus ini.
Yusril Ihza Mahendra juga menambahkan bahwa suatu perkara dapat dialihkan ke pengadilan umum apabila ditemukan unsur koneksitas, yakni adanya keterlibatan bersama antara pelaku dari kalangan militer dan sipil. Namun, hingga perkembangan terakhir, unsur tersebut belum ditemukan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dengan demikian, proses hukum tetap berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer tanpa adanya perubahan mekanisme.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi publik yang mempertanyakan kemungkinan penanganan kasus ini melalui peradilan umum. Pemerintah menilai bahwa konsistensi dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku merupakan hal penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Dengan berpegang pada ketentuan yang ada, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih terarah dan memiliki legitimasi yang kuat.
Di sisi lain, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Ia menekankan bahwa keadilan harus benar-benar hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi formalitas dalam proses hukum. Oleh karena itu, ia mendorong agar persidangan dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem peradilan nasional. Upaya tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang semakin adil, transparan, dan mampu memperoleh kepercayaan publik. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.
Menurutnya, kehadiran hakim ad hoc dapat menjadi faktor penyeimbang dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang mendapat sorotan luas dari masyarakat. Dengan melibatkan unsur profesional, diharapkan proses persidangan dapat berjalan lebih objektif dan independen, sehingga hasil putusan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif.
Sementara itu, perkembangan penanganan kasus menunjukkan adanya progres yang signifikan dari pihak TNI. Setelah melalui rangkaian penyidikan yang dilakukan secara menyeluruh, TNI telah menetapkan empat prajurit sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras tersebut. Keempat tersangka kemudian dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti merupakan tahapan penting sebelum perkara memasuki proses persidangan. Ia menjelaskan bahwa pihak Oditur Militer akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, baik dari sisi formil maupun materiil.
Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Dalam persidangan tersebut, keempat tersangka yang berinisial NDP, SL, BHW, dan ES akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Barang bukti terkait tindak pidana penyiraman air keras juga telah diserahkan sebagai bagian dari proses pembuktian.
Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa langkah yang diambil merupakan bentuk komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Penanganan kasus ini juga menunjukkan bahwa institusi militer tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum prajurit. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjaga disiplin dan integritas di lingkungan TNI.
Lebih jauh, penanganan kasus ini mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia. Transparansi dalam setiap tahapan proses hukum menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau jalannya persidangan secara objektif. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terus terjaga.
Selain itu, perhatian dari pimpinan nasional menunjukkan bahwa kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.
Konsistensi dalam menjalankan proses hukum yang adil dan transparan harus terus dijaga sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian positif di bidang hukum, seperti penguatan reformasi peradilan, peningkatan transparansi lembaga penegak hukum, serta percepatan penyelesaian sejumlah kasus strategis. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga sistem hukum di Indonesia semakin kuat, kredibel, dan mampu memberikan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat.
*) Peneliti Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Hukum
