Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Keberhasilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menumpas kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Pegunungan Tengah Papua mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Ketegasan dan profesionalisme aparat keamanan dalam menjalankan operasi penegakan hukum tersebut menjadi bukti nyata bahwa negara hadir sepenuhnya untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia.
Operasi yang dipimpin oleh Pangkoops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, berhasil menumpas salah satu tokoh penting jaringan OPM, Undius Kogoya, yang diketahui sebagai Panglima Kodap VIII Soanggama. Operasi yang berlangsung pada 22 Oktober 2025 itu merupakan puncak dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan TNI dengan penuh perencanaan dan kehati-hatian. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan aspek militer, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar keselamatan warga sipil tetap terjamin.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Papua kini dilakukan dengan cara yang lebih terukur, presisi, dan berorientasi pada perlindungan rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI dan Polri mengubah paradigma pendekatan keamanan di Papua dari sekadar operasi militer menjadi operasi kemanusiaan berbasis perlindungan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam setiap tindakan di lapangan sehingga keamanan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan korban dari pihak yang tidak bersalah.
Setelah kontak tembak di Kampung Soanggama pada 15 Oktober 2025, Undius Kogoya melarikan diri dalam kondisi terluka bersama kelompoknya. TNI berhasil menekan ruang gerak mereka hingga akhirnya kelompok tersebut lumpuh total di wilayah Wandai. Dari laporan lapangan, tidak ada korban sipil dalam operasi itu. Sebaliknya, masyarakat justru merasa lega dan aman karena ancaman kekerasan bersenjata yang selama ini menghantui telah berakhir.
Kondisi keamanan yang mulai kondusif membuat aktivitas warga di Intan Jaya kembali normal. Petani dapat kembali mengolah kebun, anak-anak kembali bersekolah, dan roda perekonomian lokal mulai bergerak. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan kini fokus pada pemulihan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar yang sebelumnya terhambat akibat gangguan keamanan. Ketenangan masyarakat menjadi indikator utama bahwa operasi penegakan hukum tersebut berhasil mencapai tujuannya: menghadirkan Papua yang damai, aman, dan produktif.
Apresiasi terhadap keberhasilan TNI juga datang dari kalangan pemerintahan pusat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menilai bahwa langkah TNI di Papua merupakan wujud profesionalisme prajurit dalam menjalankan mandat konstitusi. Keberhasilan itu menegaskan bahwa negara tidak akan pernah menyerah terhadap upaya separatisme dan terorisme bersenjata yang mengancam integritas bangsa.
Penegasan kebijakan keamanan tersebut tidak hanya menjadi simbol kekuatan militer, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan dan menciptakan ruang damai bagi seluruh warga Papua. Dalam konteks yang lebih luas, langkah TNI memperlihatkan sinergi antara kekuatan militer dan pendekatan sosial, di mana keamanan dipulihkan bukan semata melalui senjata, melainkan melalui kehadiran negara yang melindungi dan melayani.
Keberhasilan operasi di Intan Jaya juga membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah. Proyek jalan Trans Papua yang sempat tertunda kini kembali dilanjutkan, membawa dampak positif terhadap mobilitas warga dan distribusi logistik. Di sejumlah kampung, pasokan listrik aktif hingga 12 jam per hari, dan kegiatan perdagangan di pasar rakyat kembali menggeliat. Stabilitas keamanan terbukti menjadi fondasi utama bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait terus mendorong integrasi pembangunan di Papua agar sejalan dengan visi Papua damai dan sejahtera. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan hasil operasi keamanan tidak berhenti pada aspek militer, melainkan berlanjut pada proses rekonstruksi sosial dan ekonomi masyarakat.
Langkah terukur dan konsisten aparat keamanan juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola isu keamanan dengan pendekatan modern yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. TNI tidak hanya berperan sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga pelindung rakyat dan fasilitator pembangunan di wilayah rawan konflik. Profesionalisme prajurit dalam setiap operasi mencerminkan transformasi besar dalam tubuh TNI yang kini semakin berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan kedamaian nasional.
Selain di Intan Jaya, operasi serupa di wilayah Pegunungan Bintang yang menargetkan kelompok pimpinan Lamek Alipky Taplo juga menunjukkan hasil positif. Dengan keberhasilan beruntun ini, ruang gerak kelompok separatis semakin sempit. Keadaan tersebut memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara serta menegaskan bahwa Papua tidak lagi menjadi daerah yang dibiarkan dalam ketidakpastian, melainkan wilayah yang terus dijaga agar damai dan sejahtera.
Ketegasan TNI dalam menumpas kelompok separatis bersenjata bukanlah bentuk kekerasan, melainkan ekspresi tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen itu menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengakhiri konflik bersenjata dan membuka lembaran baru bagi Papua yang aman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apresiasi dari berbagai elemen bangsa terhadap keberhasilan aparat keamanan menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya pada peran TNI dan Polri sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan. Ketika rakyat merasakan kedamaian, ketika anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut, dan ketika ekonomi kembali tumbuh, maka di sanalah makna sejati dari kehadiran negara. Papua kini melangkah menuju masa depan yang lebih cerah—damai, aman, dan penuh harapan di bawah perlindungan merah putih.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
