Oleh : Loa Murib
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menorehkan capaian penting dalam sejarah pembangunan nasional melalui terwujudnya Swasembada Pangan Papua. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi bukti nyata peningkatan kemandirian pangan nasional, tetapi juga menegaskan peran Papua sebagai garda terdepan dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim dan gejolak harga pangan dunia, capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di kawasan timur.
Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke, Papua Selatan. Kawasan strategis ini menjadi simbol sinergi antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Merauke tidak sekadar menjadi proyek pertanian, tetapi cerminan bagaimana Indonesia menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Pemerintah menargetkan pencetakan sawah seluas 52.000 hektare sebagai bagian dari rencana nasional satu juta hektare sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Langkah ini ditopang oleh pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan sepanjang 135 kilometer, bandara seluas 180 hektare, dan pelabuhan 377 hektare yang akan memperkuat konektivitas dan distribusi logistik pangan dari Papua ke seluruh Indonesia.
Kesuksesan ini tidak lepas dari kerja kolaboratif lintas kementerian. KLH/BPLH bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan dalam mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi ini memastikan bahwa pembangunan pertanian di Papua berjalan seimbang dengan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat adat.
Semangat swasembada juga bergema di Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Absalom Solossa menyebutkan bahwa tahap awal program cetak sawah seluas 10.000 hektare akan dimulai di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi beras, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli petani, serta memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian rakyat. Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh pemerintah pusat, Papua kini menjelma sebagai salah satu poros utama lumbung pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan surplus hingga 5 juta ton pada 2025. Hal ini menandai pencapaian penting setelah bertahun-tahun Indonesia bergantung pada impor. Capaian tersebut menjadi hasil nyata kerja keras pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa yang bahu membahu memperkuat kedaulatan pangan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa target swasembada penuh akan tercapai pada akhir 2025 melalui strategi peningkatan produktivitas lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, distribusi pupuk yang tepat sasaran, dan penerapan teknologi pertanian modern di seluruh daerah.
Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44 di Merauke menjadi momentum untuk menegaskan arti penting Swasembada Pangan Papua. Penanggung jawab program, Dr. Oeng Anwarudin, menjelaskan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat melalui pembentukan Satgas Swasembada Pangan. Kolaborasi ini mencerminkan gotong royong nasional dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan yang berbasis kemandirian daerah.
Selain di Papua Selatan, komitmen terhadap ketahanan pangan juga diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang menyalurkan 62,6 ton beras cadangan pangan masyarakat ke berbagai kabupaten. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat, Lasarus Ullo, menjelaskan bahwa penyaluran ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pangan di masa krisis, tetapi juga mendukung program stunting dan stabilitas harga pangan. Pemprov Papua Barat juga menyalurkan bantuan kepada lembaga pendidikan serta menyediakan paket sembako dan booth kontainer untuk UMKM pangan lokal. Langkah ini memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat asli Papua di berbagai sektor.
Sementara itu, semangat kemandirian pangan di Papua juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Anggota DPD RI asal Papua, Pendeta David Harold Waromi, melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, mendorong gerakan swasembada jagung sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan sektor pangan tidak hanya tentang menanam dan memanen, tetapi tentang menjaga martabat bangsa melalui kemandirian. Ia menegaskan bahwa selama Indonesia masih bergantung pada impor, maka kedaulatan nasional belum sepenuhnya terwujud.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi berpusat di Jawa. Papua kini menjadi contoh nyata pemerataan pembangunan yang berbasis potensi lokal dan keberlanjutan. Swasembada Pangan Papua bukan hanya capaian regional, melainkan simbol ketahanan pangan Indonesia yang berdaulat, kuat, dan berkeadilan. Ke depan, program ini diharapkan terus diperluas ke seluruh provinsi di Tanah Papua, menjadikan wilayah ini bukan hanya lumbung pangan nasional, tetapi juga lambang kemajuan bangsa yang mampu berdiri tegak di tengah tantangan global.
Keberhasilan ini mempertegas arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama kemandirian nasional. Papua kini tidak lagi sekadar wilayah yang jauh di ujung timur, melainkan jantung baru ketahanan pangan Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Indonesia melangkah mantap menuju masa depan yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat di bidang pangan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua Di Jawa Timur
