Oleh: Arif Setiawan )*
Cadangan devisa Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan peningkatan ekspor hasil hilirisasi yang kini menjadi perhatian utama pemerintah. Langkah strategis ini tidak hanya menguatkan neraca pembayaran negara, tetapi juga mendukung pembangunan industri domestik yang berorientasi pada nilai tambah produk sumber daya alam. Dengan kebijakan yang fokus pada pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pemerintah berhasil mengoptimalkan hasil ekspor agar dapat memberikan manfaat langsung kepada perekonomian nasional.
Anggota Komisi XII DPR, Alfons Manibui, menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan DHE untuk mempercepat proses hilirisasi. Dana hasil ekspor yang ditempatkan di bank nasional selama satu tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penyangga nilai tukar rupiah dan cadangan devisa, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan strategis untuk pengembangan industri turunan. Dengan demikian, dana ekspor yang tetap berputar di dalam negeri mampu mendorong pembangunan smelter, pengembangan teknologi, serta riset yang mendukung peningkatan nilai tambah produk.
Pemerintah meyakini bahwa kebijakan pengelolaan DHE ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengangkat kelas Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi eksportir produk bernilai tinggi. Menurut Alfons, pengelolaan dana ini tidak membatasi aktivitas pelaku usaha, karena dana tersebut tetap dapat digunakan untuk kebutuhan operasional, pembayaran pajak, impor bahan baku, hingga pelunasan utang. Berbagai insentif, seperti pembebasan pajak atas bunga deposito dan kemudahan penggunaan DHE sebagai agunan kredit, semakin memperkuat daya dorong kebijakan ini.
Kebijakan DHE yang dikelola secara optimal diharapkan memicu peningkatan investasi, yang berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama di wilayah penghasil sumber daya mineral dan pertambangan seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perbankan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi merupakan bagian integral dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kemandirian energi dan pengembangan industri sebagai prioritas utama. Hilirisasi tidak hanya berperan sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai alat penting dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.
Keberhasilan hilirisasi dapat dilihat dari lonjakan ekspor nikel yang signifikan. Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, nilai ekspor nikel meningkat hampir dua belas kali lipat, dari sekitar US$ 3,3 miliar pada 2017-2018 menjadi hampir US$ 40 miliar pada 2024. Lonjakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperkokoh neraca perdagangan Indonesia dan membuka ribuan lapangan kerja di sektor industri pengolahan. Peningkatan ini merupakan bukti bahwa kebijakan hilirisasi mampu memberikan efek domino positif bagi perekonomian nasional.
Meski demikian, Bahlil juga menyadari tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam sektor energi minyak bumi. Penurunan produksi minyak nasional menjadi sorotan penting, yang menurutnya tidak semata akibat keterbatasan sumber daya alam, tetapi juga kemungkinan adanya faktor disengaja. Pemerintah pun berkomitmen untuk menindak tegas kontraktor-kontraktor yang tidak produktif dan mendorong optimalisasi pemanfaatan gas alam serta pengembangan teknologi energi alternatif seperti konversi LPG ke DME berbasis batubara. Langkah-langkah ini diambil demi menjaga kemandirian energi nasional yang menjadi pondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk domestik. Fokus utama diarahkan pada komoditas-komoditas unggulan dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah, seperti kelapa, kakao, dan mente. Hilirisasi komoditas kelapa, misalnya, memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor dua hingga tiga kali lipat, dengan perkiraan nilai mencapai Rp 40 hingga 60 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 20 triliun. Hal ini menjadi peluang penting untuk mengangkat kesejahteraan petani dan memperkuat posisi produk pertanian Indonesia di pasar global.
Kolaborasi antara kementerian terkait menjadi strategi akselerasi hilirisasi sektor pertanian. Pendekatan ini memastikan sinergi yang optimal dalam pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah penghasil bahan baku. Selain itu, peningkatan permintaan produk kelapa dari pasar internasional, khususnya China, menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia di bidang pertanian.
Dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis tersebut, pemerintah menempatkan peningkatan cadangan devisa melalui ekspor hilirisasi sebagai motor utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi dari ekonomi berbasis bahan mentah menjadi ekonomi bernilai tambah tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional, tetapi juga memperkokoh fondasi perekonomian nasional dalam menghadapi dinamika global.
Secara keseluruhan, peningkatan cadangan devisa yang diiringi oleh ekspor produk hilirisasi menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan visi pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan ini menunjukkan arah yang jelas dan konsisten dalam memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan sinergi semua pihak, Indonesia mampu mewujudkan potensi besar sumber daya alamnya menjadi kekuatan ekonomi yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
)* penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
