Rekrutmen Sekolah Rakyat Dipastikan Berbasis Data, Minim Potensi Salah Sasaran
Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan…
Continue reading
Peradilan Militer dan Mendukung Komitmen Penegakan Hukum yang Akuntabel
Oleh : Revan Ananda )* Peradilan militer kerap menjadi sorotan dalam diskursus publik, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan, transparansi,…
Mendukung Kepastian Hukum dalam Kasus Air Keras melalui Proses Peradilan Militer
Oleh: Dhita Karuniawati )* Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena tingkat…
Pengadilan Militer dalam Sidang Kasus Air Keras Dipastikan Transparan
Jakarta – Proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),…
Berkas Lengkap, Majelis Hakim Ditunjuk, Kasus Air Keras Disidangkan Transparan
JAKARTA – Proses hukum atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),…
PP TUNAS: Menata Ulang Ruang Digital Demi Generasi Masa Depan
Oleh : Nanda Priscilia Pradhanty Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak,…
PP TUNAS dan Era Baru Kepatuhan Platform Digital Demi Masa Depan Anak
Oleh : Andhika Rachma )* Internet membuka akses luas terhadap pendidikan, hiburan, dan komunikasi tanpa batas. Namun di balik manfaat…
PP TUNAS Berjalan, Orang Tua dan Masyarakat Diminta Dukung Pengawasan Digital
Lampung – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS)…
PP TUNAS Direspons Global, Komitmen Perlindungan Anak Kian Nyata
Jakarta – Langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem…
UU PSDK 2026 dan Arah Baru Perlindungan Korban di Indonesia
Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem…