Oleh: Ahmadi Rayhan )*
Pemerintah terus menguatkan pijakan pembangunan nasional dari akar rumput dengan menghadirkan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen utama penggerak ekonomi desa. Inisiatif ini bukan hanya menandai perubahan arah kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada desa, tetapi juga mencerminkan semangat kemandirian ekonomi yang ditanamkan secara struktural dalam tatanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koperasi Merah Putih dirancang bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi biasa, melainkan sebagai institusi desa yang mampu memobilisasi potensi lokal secara menyeluruh. Kehadirannya diposisikan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan sistem logistik, pertanian, distribusi barang, dan layanan jasa yang selama ini masih belum merata menjangkau pelosok negeri. Pemerintah meyakini bahwa koperasi desa adalah solusi nyata dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menilai bahwa koperasi ini menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam aspek pertanian dan ketahanan pangan. Peran koperasi mencakup fungsi vital seperti penyediaan pupuk, penyewaan alat pertanian, dan distribusi hasil produksi. Dengan keterlibatan aktif petani, penyuluh, dan aparat desa, koperasi menjadi simpul baru yang menggerakkan rantai ekonomi desa secara kolektif dan berkelanjutan.
Presiden sendiri telah memberikan perhatian besar terhadap pentingnya kehadiran negara hingga ke daerah-daerah terpencil. Dalam pandangan pemerintah, Koperasi Merah Putih menjadi sarana yang memungkinkan masyarakat di wilayah tertinggal turut merasakan kehadiran negara secara konkret. Apalagi, peningkatan signifikan pada produksi pangan nasional di awal 2025 turut menambah keyakinan akan efektivitas strategi yang berbasis desa ini. Lonjakan produksi beras dan jagung memperlihatkan bahwa ekosistem pertanian nasional telah menunjukkan hasil yang positif, yang sebagian ditopang oleh penguatan peran kelembagaan desa.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan optimisme terhadap percepatan pembentukan koperasi desa yang sudah terlihat hasilnya di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang mencatat progres impresif adalah Kabupaten Lahat, yang berhasil menyelesaikan 100 persen pembentukan badan hukum koperasi desa dan kelurahan. Langkah ini diapresiasi sebagai cerminan keseriusan daerah dalam menjadikan koperasi sebagai basis pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Kesuksesan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan koperasi bukan hanya wacana, melainkan sedang bergerak aktif dalam sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat, daerah, hingga struktur desa telah menunjukkan komitmen kolektif yang kuat dalam mendukung langkah strategis ini. Dengan model gotong royong yang menjadi ciri khas desa, koperasi bisa berkembang menjadi fondasi ekonomi baru yang kokoh dan tahan krisis.
Di Kalimantan Tengah, semangat pembangunan dari desa juga mendapatkan dorongan kuat. Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan peluncuran Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa koperasi adalah bagian integral dari agenda ASTA CITA Presiden.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa seluruh lapisan pemerintahan dari provinsi hingga desa telah dilibatkan untuk mempercepat realisasi pembentukan koperasi ini.
Data terakhir menunjukkan bahwa ratusan desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah telah melalui tahapan sosialisasi, musyawarah, hingga proses pencatatan badan hukum. Meskipun masih ada desa yang dalam tahap awal, arah pergerakan kebijakan telah jelas, dan jalur sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin terbentuk dengan rapi.
Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah bahkan diarahkan untuk menjawab isu-isu yang sangat lokal, seperti pengelolaan kawasan hutan adat. Dengan banyaknya desa yang berada di wilayah perhutanan, skema perhutanan sosial yang diusung pemerintah memberikan jalan agar pengelolaan sumber daya alam tetap mempertimbangkan aspek kearifan lokal serta koordinasi kelembagaan adat. Di sini, koperasi tidak hanya menjadi motor ekonomi, tetapi juga instrumen tata kelola desa yang menjunjung kelestarian lingkungan dan budaya.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah menyampaikan harapan agar Koperasi Merah Putih mendapatkan dukungan berkelanjutan dari pusat, terutama dalam aspek permodalan, pengembangan SDM, dan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini dianggap penting untuk memastikan koperasi tidak hanya didirikan, tetapi juga berjalan dengan produktif dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam membangun koperasi desa memang berbeda dari masa lalu. Kini, koperasi bukan sekadar proyek, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai poros utama. Dalam visi jangka panjang, koperasi ini akan menjadi kanal distribusi utama bagi barang-barang bersubsidi dari pemerintah serta menjadi instrumen penciptaan nilai tambah atas komoditas lokal yang selama ini belum terkelola optimal.
Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja desa secara langsung. Dengan kebutuhan pengurus, pengawas, dan anggota aktif, koperasi menciptakan ekosistem kerja yang melibatkan masyarakat secara luas. Semakin berkembang kegiatan usaha koperasi, semakin besar pula peluang kerja dan pendapatan yang dihasilkan untuk warga sekitar.
Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Pemerintah meyakini bahwa dari desa yang mandiri akan lahir kemandirian bangsa. Oleh karena itu, segala upaya penguatan Koperasi Merah Putih merupakan investasi strategis untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
