Oleh: Sylvia Mote *)
Pembangunan Papua selalu menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan berbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. Pemerintah memahami bahwa percepatan pembangunan di Papua tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan dari pusat atau program teknis dari daerah. Letak geografis yang menantang, struktur sosial yang berlapis, serta pengaruh kuat adat dan agama membuat proses pembangunan harus dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan membumi. Pada titik inilah dukungan elemen masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan.
Di banyak wilayah Papua, keterlibatan tokoh lokal terbukti mampu menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Tokoh intelektual Intan Jaya, Yosafat Sani, misalnya, menjadi contoh bagaimana figur masyarakat dapat mempercepat pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial di daerah pedalaman. Ia selama ini aktif menjangkau kampung-kampung terpencil, membantu menyelesaikan persoalan sosial, serta berperan sebagai komunikator antara pemerintah dan warga. Dengan dukungan fasilitas seperti dua unit MCK dan sarana mobilitas dari pemerintah, Yosafat semakin leluasa melayani masyarakat di wilayah yang sulit ditempuh. Ia juga kerap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak agar pembangunan fasilitas umum tidak dihambat. Peran semacam ini jarang terlihat tetapi sangat menentukan, sebab tokoh lokal memiliki kedekatan emosional yang membuat warga percaya dan merasa dilibatkan dalam pembangunan.
Dinamika serupa terlihat di tingkat pemerintahan daerah. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menegaskan bahwa pembangunan di wilayahnya harus berjalan dengan menghormati nilai lokal. Ia menempatkan pemerintah, adat, dan agama sebagai tiga pilar yang bekerja bersama. Pendekatan ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi yang lahir dari realitas sosial Papua Pegunungan, di mana tokoh adat dan tokoh gereja memegang pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah mengajak mereka sebagai mitra, pembangunan bukan hanya diterima tetapi juga dipahami sebagai bagian dari upaya bersama membangun masa depan daerah.
Tokoh adat juga menunjukkan komitmen yang sama. Lenis Kogoya, tokoh adat Papua yang selama bertahun-tahun terlibat dalam advokasi sosial, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah membuka ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Papua sangat menghargai komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang menghormati struktur adat. Ketika aspirasi masyarakat didengar, pembangunan akan berjalan lebih mulus, resistensi sosial berkurang, dan manfaatnya lebih cepat dirasakan.
Perpaduan sikap ini menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi pembangunan. Aparat dapat bekerja lebih aman, tenaga teknis dapat bergerak tanpa hambatan, dan masyarakat merasa bahwa pembangunan hadir bukan sebagai perintah, melainkan sebagai kerja bersama yang memberi manfaat nyata. Infrastruktur dasar seperti MCK, air bersih, jalan kampung, dan perumahan tidak lagi dilihat sebagai proyek semata, tetapi sebagai bagian dari perubahan besar yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penyediaan fasilitas dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan. Namun tanpa dukungan sosial, pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal. Di sinilah peran elemen masyarakat memperlihatkan dampak pentingnya. Ketika tokoh adat memberi dukungan moral, tokoh intelektual menjaga dialog, dan tokoh gereja merangkul umat, pembangunan berjalan lebih cepat dan lebih stabil.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini semakin diperkuat dengan fokus pada hasil nyata di bidang kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Para tokoh masyarakat Papua, seperti Imanuel Nerotou, memberikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai mulai menghadirkan perubahan nyata di tingkat kampung.
Perubahan tersebut mencakup perbaikan akses jalan yang memudahkan warga membawa hasil bumi ke pasar, hingga bergulirnya bantuan perumahan. Dukungan ini menjamin bahwa program yang menyentuh kehidupan paling dasar diterima, dijaga, dan didukung oleh masyarakat, menegaskan bahwa pembangunan yang berbasis kearifan lokal dan sentuhan langsung ke rakyat berhasil menumbuhkan kepercayaan publik serta menjamin akselerasi pembangunan Papua berjalan efektif dan berkelanjutan.
Semua dinamika ini menunjukkan bahwa Papua sedang bergerak menuju paradigma baru pembangunan. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, melainkan melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Pendekatan ini menciptakan rasa memiliki yang membuat warga merasa bertanggung jawab menjaga fasilitas dan mendukung keberlanjutan program.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat. Masyarakat Papua memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Adatnya kuat, agamanya hidup, dan tokoh-tokohnya memiliki pengaruh besar terhadap komunitas. Ketika seluruh elemen ini bergerak sejalan dengan arah pembangunan pemerintah, Papua dapat melompat lebih cepat menuju kesejahteraan.
Dukungan elemen masyarakat terbukti menjadi fondasi paling kuat bagi masa depan Papua. Pemerintah memiliki kebijakan, tetapi masyarakatlah yang memastikan kebijakan itu hidup, diterima, dan bermanfaat. Jika kolaborasi seperti ini terus terjaga, Papua bukan hanya akan membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan, kedamaian, dan optimisme yang menjadi syarat utama bagi kemajuan jangka panjangnya.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua
