Oleh : Gavin Asadit )*
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi penggerak utama peningkatan gizi masyarakat sekaligus motor penguatan ekonomi nasional. Melalui pelibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan dapur-dapur lokal, MBG tidak hanya menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, tetapi juga menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru serta menghidupkan ekonomi rakyat di berbagai daerah.
Sejak diluncurkan secara nasional pada awal tahun 2025, MBG terus menunjukkan hasil signifikan. Berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional (BGN) per Oktober 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat dan menumbuhkan lebih dari 290 ribu lapangan kerja baru. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun dengan target menyentuh 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dampak ekonomi juga mulai terasa di tingkat desa dan kota melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal, naiknya omzet UMKM, dan munculnya lapangan kerja baru dalam sektor logistik dan pengolahan makanan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program MBG adalah langkah strategis pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa tujuan utama program ini adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang cukup sekaligus membuka ruang ekonomi baru di daerah. Menurut Presiden, program ini bukan hanya urusan dapur sekolah, melainkan investasi masa depan bangsa. Presiden menyampaikan secara langsung bahwa pemerintah menginginkan agar setiap bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari produksi lokal, karena hal itu akan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan pendapatan petani, dan menjaga rantai pasok nasional tetap stabil.
Pernyataan Presiden itu sejalan dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menilai bahwa MBG merupakan contoh nyata dari kebijakan fiskal yang produktif dan berkeadilan. Airlangga menekankan bahwa pemerintah menempatkan program ini sebagai penggerak ekonomi baru di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap tahap pelaksanaan, MBG diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah di sekitar dapur umum, mulai dari penyedia bahan baku, pengolah, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dalam arahannya kepada pemerintah daerah, Airlangga menyampaikan bahwa keberhasilan MBG harus diukur bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi dari sejauh mana program ini mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pentingnya menjaga kualitas, keamanan pangan, dan konsistensi pasokan bahan baku lokal dalam pelaksanaan program. Dalam laporan resminya, ia menekankan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Ia menjelaskan secara langsung bahwa pemerintah telah melibatkan sekitar satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok MBG di berbagai wilayah. Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah memperkuat sistem sertifikasi dapur umum, standar higienitas, serta pengawasan gizi agar kualitas makanan yang diterima peserta program benar-benar aman dan memenuhi nilai gizi yang ditetapkan.
Dalam pandangan pemerintah, pelaksanaan MBG memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Pertama, meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal membuat petani memiliki kepastian pasar dan harga jual yang lebih stabil. Kedua, keterlibatan pelaku UMKM di sektor pangan dan logistik meningkatkan perputaran uang di tingkat desa. Ketiga, terciptanya lapangan kerja baru, terutama bagi tenaga masak, pengemudi distribusi, dan pengelola dapur umum, menjadi bukti bahwa kebijakan sosial ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah di berbagai wilayah juga melaporkan peningkatan aktivitas ekonomi sejak program ini dijalankan. Di Jawa Timur, misalnya, petani telur ayam mengalami lonjakan permintaan hingga 25 persen per bulan sejak menjadi pemasok utama dapur umum MBG. Di Sulawesi Selatan, nelayan lokal kini memasok ikan segar untuk konsumsi anak sekolah di lebih dari 300 satuan pendidikan. Pemerintah menilai fenomena ini sebagai bukti konkret bahwa MBG berhasil menstimulasi sektor produksi daerah dan memperkuat ketahanan pangan lokal secara mandiri.
Dalam arah kebijakan jangka panjang, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program tahunan, tetapi akan menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan melibatkan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa, program ini membentuk ekosistem pembangunan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan.
Pemerintah meyakini bahwa ketika anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan ekonomi daerah tumbuh kuat, maka bangsa ini sedang bergerak ke arah yang benar. MBG adalah bukti bahwa kebijakan sosial dan ekonomi dapat berjalan seiring menumbuhkan kesejahteraan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
