Jakarta – Pemerintah terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai strategi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.
Percepatan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Karena itu, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan dan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan agar transformasi ekonomi berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
Menteri PPN Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia telah terlalu lama berada dalam fase pertumbuhan menengah sehingga membutuhkan akselerasi lebih kuat.
Menurutnya, Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama 33 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2025.
“Mengapa kita perlu akselerasi pertumbuhan lebih cepat? Karena Indonesia sudah terlalu lama berada dalam jebakan middle income, jebakan pertumbuhan menengah,” ungkap Rachmat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kata dia, diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, memperluas kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai negara-negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu melewati fase pendapatan menengah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengawal empat komponen utama pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor.
“Kami ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah, middle income trap. Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit,” ujar Tito.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi komponen penting karena menyumbang hampir 50 persen pertumbuhan ekonomi dan sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Di sisi lain, belanja pemerintah harus direalisasikan secara optimal agar perputaran anggaran mampu menstimulasi aktivitas ekonomi dan sektor swasta.
“Belanja pemerintah sangat penting, karena untuk meyakinkan bahwa uang pemerintah beredar di masyarakat, dan bisa memancing, menstimulasi sektor swasta,” kata Tito.
Investasi domestik maupun asing juga perlu terus dipermudah melalui penguatan iklim usaha di daerah. Investasi dinilai mampu meningkatkan modal, membuka lapangan kerja, dan memperluas aktivitas produksi.
Sementara itu, peningkatan ekspor harus didorong agar lebih besar dibandingkan impor sehingga memperkuat devisa dan neraca perdagangan.
“Kalau ekspor lebih banyak daripada impor, otomatis kami akan memiliki devisa, kita surplus dalam perdagangan internasional,” pungkasnya.
