Oleh: Loa Murib
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang layak dan berkeadilan. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, khususnya di wilayah pegunungan, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai ketimpangan kualitas sumber daya manusia. MBG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua agar mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing setara dengan anak-anak di wilayah lain.
Komitmen tersebut tercermin dari peninjauan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menegaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi anak-anak untuk dapat belajar secara optimal, tumbuh dengan kondisi kesehatan yang prima, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang kelak berkontribusi membangun daerahnya sendiri. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah ini berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa, khususnya di wilayah dengan tantangan akses seperti Papua Pegunungan.
Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan standar gizi. Menu yang disajikan kepada para siswa mencerminkan prinsip gizi seimbang, dengan kombinasi protein, sayuran, serta buah sebagai pelengkap nutrisi. Pendekatan ini menandakan bahwa MBG dirancang secara terukur dan tidak bersifat seremonial. Pemerintah memahami bahwa kualitas asupan gizi berpengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan perkembangan fisik serta kognitif anak-anak usia sekolah.
Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono menyampaikan bahwa program MBG telah dijalankan sejak awal pencanangan oleh Presiden Prabowo Subianto dan secara umum mendapatkan respons yang sangat positif dari para siswa. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian siswa terhadap keberlangsungan program, bahkan mereka secara aktif menanyakan ketika distribusi makanan mengalami keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi bagian penting dari aktivitas sekolah dan memberi dampak nyata bagi keseharian peserta didik.
Meski demikian, Yosep juga mengakui adanya dinamika kecil dalam pelaksanaan, seperti perbedaan persepsi siswa terkait porsi makanan. Namun secara umum, tidak terdapat keluhan berarti dan mayoritas siswa menerima program ini dengan baik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa MBG berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan dasar siswa di lingkungan sekolah. Tantangan lain yang masih dihadapi adalah kekhawatiran sebagian kecil orang tua terhadap program tersebut, yang dinilai sebagai hal wajar dalam proses awal implementasi kebijakan baru. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Langkah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi dan keamanan pangan patut diapresiasi. Pengawasan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau sasaran, tetapi juga terjamin dari sisi keamanan dan kualitas. Dengan sistem pengawasan yang ketat, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap program semakin menguat. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok usia rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal.
Secara struktural, pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan menunjukkan pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi wilayah. Nilai satu porsi MBG yang ditetapkan lebih tinggi mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan logistik dan distribusi di daerah pegunungan. Dukungan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program serta keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut memperlihatkan bahwa MBG dijalankan dengan sistem yang terencana dan berkelanjutan. Program ini telah menjangkau ribuan siswa dari puluhan sekolah, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah terpencil.
Lebih jauh, MBG memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Papua. Pemenuhan gizi anak sekolah merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara simultan. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, siswa dapat mengikuti proses belajar dengan lebih fokus dan konsisten. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya sumber daya manusia Papua yang lebih unggul, produktif, dan siap berperan dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan perluasan jangkauan MBG harus terus dijaga. Pemerintah perlu memastikan program ini menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di wilayah pegunungan dan kelompok rentan lainnya. MBG harus dipandang sebagai investasi strategis negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan keberlanjutan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta dukungan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan gizi nasional.
Pada akhirnya, pelaksanaan MBG di Papua menegaskan bahwa negara hadir hingga ke Bumi Cenderawasih dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Komitmen pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Keadilan gizi yang diwujudkan hari ini merupakan fondasi bagi Papua yang lebih sehat, berdaya, dan setara dalam perjalanan menuju Indonesia maju.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
