Oleh : Ricky Rinaldi )*
Pemerintah menegaskan bahwa ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana menjadi prioritas strategis yang tidak dapat ditawar, terutama pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam konteks ini, negara hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan darurat, tetapi sebagai pengelola risiko bencana yang bekerja secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut menempatkan keselamatan rakyat sebagai poros utama kebijakan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa respons pemerintah terhadap bencana banjir di Sumatera harus mencerminkan ketegasan negara dalam melindungi warganya. Menurut Presiden, penanganan bencana tidak boleh berhenti pada tahap reaktif, melainkan harus menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi antara mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Dengan kerangka tersebut, setiap kejadian bencana menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi risiko serupa di masa depan.
Presiden memandang bahwa banjir yang terjadi di Sumatera menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur kebencanaan diminta bekerja dalam satu komando yang jelas agar proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Penegasan ini sekaligus mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang menempatkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat terdampak.
Dalam kerangka ketangguhan nasional, Presiden juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan logistik kebencanaan. Akses jalan, jembatan, jalur distribusi, hingga sarana transportasi alternatif harus dipastikan berfungsi agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak tanpa hambatan. Pemerintah memandang bahwa kecepatan distribusi bantuan merupakan faktor kunci dalam menekan dampak lanjutan bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun stabilitas sosial.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa penanganan banjir di Sumatera harus disertai dengan langkah pemulihan yang berorientasi jangka menengah dan panjang. Pemulihan infrastruktur dasar, perumahan warga, serta aktivitas ekonomi masyarakat menjadi fokus utama agar daerah terdampak dapat segera bangkit. Dalam pandangan Presiden, pemulihan yang efektif bukan hanya memulihkan kondisi fisik, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas negara dalam menghadapi krisis.
Presiden juga menempatkan bencana sebagai bagian dari tantangan nasional yang membutuhkan pendekatan adaptif terhadap perubahan iklim. Pemerintah diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini, tata kelola lingkungan, serta perencanaan ruang yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas.
Setelah arah kebijakan Presiden ditegaskan secara menyeluruh, implementasi teknis di lapangan menjadi kunci keberhasilan. Dalam konteks inilah peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi sentral sebagai ujung tombak koordinasi kebencanaan nasional.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan bahwa penanganan banjir di Sumatera dilakukan melalui mobilisasi sumber daya secara terukur dan berlapis. BNPB memastikan bahwa data kebencanaan dihimpun secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan pemerintah menyesuaikan skala respons sesuai dengan tingkat dampak di masing-masing wilayah.
Penyaluran bantuan logistik menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat. BNPB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan perlengkapan darurat bagi warga terdampak. Distribusi bantuan dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk darat, laut, dan udara, guna menjangkau wilayah yang aksesnya terhambat akibat banjir.
Selain bantuan logistik, BNPB juga memfokuskan perhatian pada proses evakuasi dan perlindungan kelompok rentan. Anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus dalam skema penanganan bencana. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fondasi utama respons kebencanaan.
Dalam tahap berikutnya, BNPB berperan dalam mendukung pemulihan pascabencana melalui koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Abdul Muhari menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, daerah terdampak tidak hanya kembali ke kondisi semula, tetapi memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa depan.
Secara keseluruhan, sinergi antara arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan implementasi teknis yang dijalankan BNPB mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketangguhan nasional. Penanganan banjir di Sumatera tidak hanya menjadi respons atas krisis, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran nasional dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks. Dengan pendekatan terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan rakyat, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi masa depan masyarakat Indonesia.
)* Pengamat Isu Strategis
