Oleh: Yusuf Rinaldi)*
Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat meski dunia menghadapi berbagai ketidakpastian global. Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional guna memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Nusantara. Melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan pasar domestik, optimalisasi potensi daerah, serta percepatan investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, perekonomian Indonesia banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, menjaga agar konsumsi domestik tetap tumbuh dan didorong menjadi sangat penting.
Kebijakan yang pro-domestik, seperti yang diambil oleh pemerintah, tidak hanya berfokus pada pengendalian impor, tetapi juga melibatkan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, pasar domestik akan lebih terisi oleh industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat ekonomi lokal. Penguatan pasar domestik ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Selain penguatan konsumsi domestik, pemerintah tengah memperbaiki berbagai hambatan struktural yang selama ini mengganggu kinerja industri domestik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah penindakan terhadap barang-barang ilegal yang menekan industri dalam negeri. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem layanan investasi satu pintu (one-stop service), yang selama ini dinilai belum optimal, sehingga membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi asing.
Pemerintah kini telah membentuk task force the bottlenecking yang bertugas untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam dunia usaha. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi agar lebih ramah bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun asing. Dalam hal ini, Purbaya menegaskan, jika perlu, akan ada langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang tidak dapat meningkatkan kinerja, termasuk direksi dari lembaga-lembaga yang tidak mampu memenuhi ekspektasi.
Pasar domestik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap barang ilegal, termasuk pakaian bekas yang diselundupkan, menjadi langkah penting untuk melindungi pasar domestik dari produk asing yang masuk dengan harga lebih murah. Langkah-langkah semacam ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengusaha domestik dapat bersaing dengan adil di pasar lokal.
Pemerintah juga secara aktif mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Misalnya, melalui program Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS), yang mendorong pertumbuhan belanja digital dan peningkatan transaksi produk lokal. Inisiatif semacam ini membantu memperkuat posisi produk lokal dalam pasar domestik dan menumbuhkan minat masyarakat untuk membeli produk dalam negeri.
Selain penguatan pasar domestik, dorongan terhadap investasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Dalam target investasi yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, Rosan Roeslani, Indonesia berusaha menarik investasi sebesar Rp13.032 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan hilirisasi sumber daya alam. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas sektor-sektor ekonomi yang penting, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.
Sektor-sektor strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan fokus pada investasi yang masuk ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal, Indonesia tidak hanya akan memperkuat daya saingnya di tingkat internasional, tetapi juga memastikan pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.
Pemerintah memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada 2025 dan terus bergerak menuju angka 8% dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan ini, konsistensi kebijakan dan reformasi struktural menjadi faktor kunci. Seperti yang dikatakan oleh Purbaya, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan tercapai jika ada keseimbangan antara fiskal, investasi, dan penguatan pasar domestik.
Reformasi di sektor perdagangan dan investasi yang dilakukan pemerintah juga sejalan dengan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi. Dengan penguatan sektor domestik dan investasi yang tepat sasaran, ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh secara inklusif, memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sektor UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi. UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian lokal. Pemerintah mendorong UMKM untuk tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional. Dengan dukungan berupa pembiayaan, kemudahan regulasi, dan pelatihan, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan bersaing di pasar global.
Dengan 90% aktivitas ekonomi ditopang oleh permintaan domestik, fokus pada penguatan pasar dalam negeri menjadi langkah strategis yang semakin relevan. Dukungan konsumsi nasional yang solid memberikan ruang bagi Indonesia untuk tidak hanya tetap stabil, tetapi juga terus melaju dan mencetak pertumbuhan yang lebih baik ke depan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
